Jadwal permohonan untuk mendapatkan pelayanan bantuan rumah tidak layak huni adalah sepanjang tahun

Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan dan pemetaan wilayah;

2. Pelayanan kesehatan FKTP diberikan oleh Puskesmas;

3. Rujukan dapat berasal dari Puskesmas ke FKRTL atau antar FKRTL;

4. Apabila FKRTL yang dituju sesuai SJP dari DInas Kesehatan Kota Depok tidak mampu melayani dikarenakan Fasilitas Kesehatan yang terbatas, maka pasien dapat dirujuk ke FKRTL lain dengan fasilitas yang lebih memadai setelah keadaan gawat daruratnya ditangani;

5. Rujukan antar FKRTL yang berada di dalam dan di luar Kota Depok dilengkapi surat rujukan dari FKRTL asal pasien mendapat pelayanan kesehatan dan/atau dirawat dengan membawa surat rujukan; dan

6. Dalam keadaan gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan dan pihak FKRTL dapat menginformasikan kepada Dinas Kesehatan mengenai jenis pembiayaan jaminan kesehatan.

Persyaratan

Tata Cara Pengajuan Calon Peserta PBI APBD Jaminan Kesehatan

1. Masyarakat mendaftar sebagai peserta PBI APBD Jaminan Kesehatan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.

2. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial melakukan verifikasi dan validasi atas data Calon Peserta PBI APBD Jaminan Kesehatan.

3. Setelah melakukan verifikasi dan validasi, perangkat Daerah yang membidangi Sosial menerbitkan rekomendasi atas pendaftaran dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

4. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan mendaftarkan calon peserta tersebut ke BPJS Kesehatan sebagai Peserta PBI APBD Jaminan Kesehatan.

Tata Cara Pengajuan Calon Penerima Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Di Luar Kuota PBI

1. Kriteria persyaratan penerima Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota PBI meliputi:

1. Salinan KTP dan KK Depok yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan atau Surat Keterangan Tempat Tinggal yang masih berlaku;

2. Surat permohonan penerima bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kota Depok dari individu dan/atau keluarga peserta kepada Wali Kota;

3. Surat keterangan rawat inap/surat keterangan medis (diagnosa) yang dikeluarkan Fasilitas Kesehatan;

4. Hasil Verifikasi dari Puskesmas ditentukan sesuai Kriteria Miskin berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok di Luar Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

5. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW dengan diketahui oleh Kelurahan;

6. Surat Permohonan bantuan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dari Kelurahan ditujukan kepada Wali Kota.

2. Pengurusan berkas dilakukan oleh keluarga atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja.

3. Berdasarkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f), Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP).

4. Penerima jaminan kesehatan dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan diberikan JSP hanya untuk 1 (satu) episode penyakit.

5. Masa Berlaku SJP untuk Rawat Jalan adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang, sedangkan untuk Rawat Inap 2 (dua) minggu dapat diperpanjang.

6. Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diberikan setelah mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Depok.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun

2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Dinas Kesehatan/Dinkes

Alamat     : Gedung Dibaleka II Kompleks Balaikota Depok Lantai 3, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

Telp. : (021) 29402281, 

Email : dinkes@depok.go.id)

Website     : dinkes.depok.go.id

Dinas Sosial

• Alamat         : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 6, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 
• Telp. : (021) 29402264)
• Website     : dinsos.depok.go.id

Persyaratan Santunan Kematian

1. Surat permohonan Santunan kematian yang ditujukan kepada Wali Kota Depok c.q. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;(mencantumkan nomor kontak/hp pemohon)

2. Fotocopy KTP Almarhum/almarhumah*, atau akta kelahiran/resi pembuatan akta kelahiran/keterangan lahir (jika belum ber KTP/di bawah 17 tahun)*

3. Fotocopy Kartu Keluarga*

4. Surat Pernyataan ahli waris/fotokopi dilegalisir kelurahan

5. Fotocopy KTP Ahli Waris*

6. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris*

7. Fotocopy Kartu KIS PBI/KKS/KIP/PKH/SJP Bansos Dinas Kesehatan almarhum;

8. Fotocopy akta kematian dari Disdukcapil*

9. Fotocopy buku tabungan/rekening bank BJB atas nama ahli waris;

10. Batas waktu pengusulan Bansos Sankem oleh ahli waris paling lama 6 (enam) bulan setelah almarhum/almarhumah dinyatakan meninggal dunia.

* Masing-masing dokumen/berkas di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan rapi;

* Jika dokumen belum barcode harus dilegalisir kelurahan/Disdukcapil.

Alur Proses 

1. Ahli waris mendatangi kantor kelurahan untuk dibuatkan berkas verifikasi

2. Ahli waris mendatangi loket pelayanan dinas sosial untuk menyerahkan berkas verifikasi

3. Petugas menerima berkas dan memverifikasi berkas (jika berkas dinyatakan lengkap maka akan dibuatkan tanda terima)

4. Ahli waris mendapatkan tanda terima dan menunggu jadwal pencairan

5. Ahli waris akan mendapatkan informasi pencairan sankem dari kelurahan setelah melengkapi berkas pencairan di kelurahan

Sasaran Santunan Kematian

1. Sasaran Santunan Kematian adalah warga Depok yang beresiko sosial yang meninggal dunia dengan ketentuan:

1. warga Kota Depok, Bayi yang lahir dan meninggal dunia setelah proses persalinan atau warga yang memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

2. masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) Daerah Kota Depok;

3. diluar Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) atas Rekomendasi Dinas Sosial Kota Depok;

4. bukan disebabkan karena: perbuatan bunuh diri, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), penyakit menular seksual disebabkan perilaku yang menyimpang atau melakukan perbuatan tindak pidana selain tindak pidana ringan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

2. Sasaran Santunan Kematian yang merupakan korban meninggal dunia akibat bencana atau fenomena alam, non alam, dengan ketentuan:

1. warga Kota Depok dengan kejadian di wilayah kota Depok maupun di luar Wilayah Kota Depok disertai dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;

2. warga di luar Kota Depok dengan kejadian di wilayah Kota Depok disertai dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan terkait di luar Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan kriteria miskin yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok terkait Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

4. Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia sesuai ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai hasil evaluasi Dinas Sosial.

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian santunan kematian yang merupakan salah satu bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Pembiayaan Pelayanan Forensik;

2. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyesuaian mekanisme pemberian santunan kematian maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Pembiayaan Pelayanan Forensik;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu;

Dinas Pendidikan/Disdik 

Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 4, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

Telp./Fax. : (021) 29402287, 

Email : disdik@depok.go.id / ppid.disdik@gmail.com)

Menimbang:

1. bahwa untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius serta untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

2. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pembiayaan Penggunaan  Dana  Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;

3. bahwa   berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf  b,  perlu  menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor  15  Tahun  1999  tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan  atas  Peraturan   Pemerintah   Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69  Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran  Daerah Kota Depok  Tahun 2016 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok  Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Permohonan

• Tgl Buka : 15 Maret 2021

• Tgl Tutup : 31 Desember 2021

Review

• Tgl Buka : 29 Maret 2021

• Tgl Tutup : 02 April 2021

Deskripsi / Maksud

Pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu/miskin terhadap pembiayaan pendidikan di Sekolah/Madrasah.

Tujuan

Tujuan umum memberikan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah untuk:

1. membantu pembiayaan pendidikan Siswa Miskin di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok;

2. memberikan tambahan honorarium Guru yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok.

Penggunaan

1. Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok sesuai dengan usulan proposal.

2. Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok dilakukan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban

1. Sekolah/Madrasah Penerima Hibah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Hibah.

2. Laporan Pertanggungjawaban Hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;

2. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;

3. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima uang.

3. Pertanggung jawaban disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pertanggung jawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Persyaratan

1. Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok adalah:

1. Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok Penerima Siswa Miskin;

2. Guru di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2. Siswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari siswa yang terdaftar sebagai Peserta Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota sebagai berikut:

1. memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP);

2. sebagai peserta Program memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau

3. memiliki Kartu Keluarga Harapan bagi penerima Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Depok.

1. Guru Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Tenaga Pendidik yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan program jaminan kesehatan daerah, Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Orang Terlantar;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin, orang terlantar, korban bencana serta pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional kelas III bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta Bukan Pekerja yang tidak mampu diatur dalam Peraturan Wali Kota;

3. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar dan Lain-Lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaga Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok TAhun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 17);

19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Kesehatan;

20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu.

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan

2. Jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota PBI (Penerima Bantuan Iuran).

1. PBI Jaminan Kesehatan Nasional

Sasaran

Pemerintah Kota Depok memberikan bantuan pembiayaan iuran peserta JKN kepada:

1. Masyarakat Kota Depok yang ada di Basis Data Terpadu (BDT) tetapi tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan;

2. Masyarakat Kota Depok di luar BDT atas rekomendasi Dinas Sosial Kota Depok yang memiliki NIK Kota Depok;

3. Bayi baru lahir yakni kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari kelahiran dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan; dan

4. Anggota keluarga peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Pembiayaan 

1. Pembiayaan untuk bantuan pembiayaan iuran peserta JKN dilakukan melalui pembayaran iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Sumber anggaran pembiayaan iuran PBI Jaminan Kesehatan berasal dari dana APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Kuota PBI

Sasaran

Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada :

1. Masyarakat Kota Depok di luar BDT dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Sosial yang pada saat sakit tidak memiliki dan/atau memiliki Jaminan Kesehatan namun tidak aktif;

2. Masyarakat Kota Depok yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat sakit tidak memiliki jaminan kesehatan dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.

Pembiayaan

1. Seluruh biaya terkait dengan pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin serta kegiatan yang dilakukan untuk mengelola anggaran tersebut dibebankan kepada APBD.

2. Pembiayaan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit pemerintah atau swasta di Daerah Kota maupun di luar Daerah Kota yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Deskripsi RTLH:

• Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

• Rehabilitasi adalah rehabilitasi aset tetap yang rusak sebagian dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula

• Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

Kegiatan RTLH bertujuan:

• Sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok;

• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;

• Mengurangi dampak lingkungan kumuh;

• Meningkatkan rumah layak huni dari sisi kesehatan dan keamanan penghuninya;

• Menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan.

Alur Proses

Pengajuan Individu, Keluarga dari Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH:

1. Penerima bantuan sosial mengajukan Permohonan tertulis rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Wali Kota;

2. Permohonan tertulis dari individu dilampiri dengan:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Nomor Telepon/FAQ);

2. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon, yang masih berlaku;

3. diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Lurah sesuai domisili pemohon;

4. terdaftar dalam BDT atau diluar BDT yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Depok;

5. fotokopi Bukti kepemilikan tanah yang sah;

6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana bantuan sosial sesuai usulan bermaterai cukup.

3. Permohonan tertulis dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. nama individu dilengkapi dengan NIK;

2. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);

3. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);

4. kegiatan yang direncanakan (judul kegiatan);

4. Permohonan tertulis dapat diajukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah terkait kepada Wali Kota, mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Pengajuan Lembaga Non-Pemerintahan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH:

1. Penerima bantuan sosial mengajukan Permohonan tertulis rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Wali Kota;

2. Permohonan tertulis dari lembaga non-pemerintahan dilampiri dengan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Ketua/Pimpinan Lembaga;

2. Alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota) dan Nomor Telepon/Fax, serta titik koordinat pada GPS (apabila ada);

3. Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;

4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;

6. Daftar nama dan alamat sasaran penerima bantuan sosial, berdasarkan data BDT atau diluar BDT yang direkomendasikan Dinas Sosial yang berbasis titik koordinat pada GPS (apabila ada);

7. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana swadaya dari gotong royong/sumbangan masyarakat untuk membantu mendanai bantuan sosial dan bermaterai cukup.

3. Permohonan tertulis dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Nama Pimpinan Lembaga Non-Pemerintahan, dilengkapi dengan NIK;

2. Nama Lembaga Non-Pemerintahan;

3. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);

4. Tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);

5. Kegiatan yang direncanakan (judul kegiatan).

4. Usulan tertulis beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 8 (delapan) hari sebelum murenbang RKPD, tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kecamatan di wilayah lokasi RTLH dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok.

Persyaratan

Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah:

1. Individu, keluarga dari masyarakat kurang mampu;

2. Lembaga non-pemerintahan dapat berupa Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)

Persyaratan Penerima Bantuan RTLH bagi individu dan keluarga kurang mampu:

1. Syarat individu, Keluarga dari masyarakat kurang mampu Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH terdiri dari:

1. Kriteria Umum;

2. Kriteria Teknis.

2. Kriteria umum sebagaimana dimaksud adalah:

1. Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat miskin, yaitu:

1. Masyarakat yang berdomisili di Kota Depok dan memiliki e-KTP;

2. Masyarakat yang terdapat pada BDT dan di luar BDT yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Depok;

3. Diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah sesuai domisili pemohon (surat keterangan domisili).

2. Kondisi rumah tidak rusak 100% (seratus persen)

3. Kriteria teknis sebagaimana dimaksud adalah:

1. lokasi rumah sesuai peruntukan permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan teknis lainnya;

2. status kepemilikan lahan dan bangunan milik sendiri (bukan sewa/kontrak) dan/atau surat pernyataan bukti kepemilikan dari pihak keluarga dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat serta merupakan rumah yang ditempati dan rumah pertama;

3. penyataan tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah setempat;

4. pernyataan tidak akan diperjualbelikan dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan rehabilitasi rumah;

5. belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir;

6. lokasi rumah tidak termasuk dalam rencana pengembangan jalan atau fasilitas umum lainnya;

7. kerusakan rumah bukan karena kejadian bencana alam dan/atau fenomena alam/non alam;

8. surat Pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana bantuan sosial Rehabilitasi RTLH sesuai usulan bermaterai cukup.

Persyaratan Penerima Bantuan RTLH bagi Lembaga Non-Pemerintahan

1. Ketua/Pimpinan Lembaga memiliki e-KTP yang berdomisili di Kota Depok;

2. Memiliki akta notaris pendidikan yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Memiliki NPWP;

4. Memiliki kepengurusan dan sekretariat dengan alamat yang jelas di wilayah kota Depok;

5. Memiliki surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat; dan

6. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana swadaya dari gotong royong/sumbangan masyarakat untuk membantu mendanai bantuan sosial dan bermaterai cukup.

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;

2. bahwa program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya dilaksanakan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

3. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kecamatan;

4. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan perundang-undangan, maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II CIlegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan;

19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana WIlayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis PEmbangunan RUmah Sederhana Sehat;

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Dinas Perumahan dan Permukiman/Rumkim 

Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 5, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

Telp : (021) 29402293, 

Email : rumkim@depok.go.id

Dinas Sosial

Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 6, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

Telp. : (021) 29402264)

Dinas Sosial

Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 6, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

Telp. : (021) 29402264)

• Dinas Tenaga Kerja/Disnaker 

• Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 8, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

• Telp. : (021) 29402280

• Website : disnaker.depok.go.id

• Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Disperdagin 

• Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 6, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, 

• Telp. : (021) 29402273

• Website : disperdagin.depok.go.id

• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro/DKUM 

• Alamat : Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 7, Jl.Margonda Raya No. 54 Depok, 

• Telp. : (021) 29402268